NasionalPolitik & Pemerintahan

Bursa Pengganti Gibran: 8 Nama Muncul, MPR Jadwalkan Sidang 9 Desember

Delapan nama disebut dalam bursa pengganti Gibran. MPR menjadwalkan pemilihan wakil presiden pada 9 Desember 2026 setelah menerima dua calon dari Presiden.

Bursa Pengganti Gibran: 8 Nama Muncul, MPR Jadwalkan Sidang 9 Desember · Foto: Wawasan Terkini

JAKARTA — Pembahasan mengenai pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden memasuki tahap persiapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sejumlah nama tokoh politik ikut diperbincangkan, sementara Presiden Prabowo Subianto akan mengajukan dua calon untuk dipilih MPR.

Pengunduran diri Gibran dikonfirmasi Sekretariat Negara dan MPR. Pada 12 November 2026, Gibran menyampaikan surat pernyataan berhenti kepada Presiden dan pimpinan MPR. Menurut MPR, jabatan wakil presiden kosong sejak tanggal tersebut.

Delapan nama disebut politikus Golkar

Di tengah pembahasan pengisian jabatan itu, politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan tokoh yang menurutnya dapat menjadi bahan pertimbangan. Daftar ini merupakan pandangan Doli, bukan daftar resmi calon yang telah diajukan Presiden.

  1. Puan Maharani dari PDI Perjuangan.
  2. Bahlil Lahadalia dari Partai Golkar.
  3. Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra.
  4. Sugiono dari Partai Gerindra.
  5. Ahmad Muzani dari Partai Gerindra.
  6. Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
  7. Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN).
  8. Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat.

Dalam laporan detikJabar pada 15 November, Doli menilai para tokoh tersebut memiliki pengalaman di bidang politik dan pemerintahan. Ia juga menyampaikan bahwa sosok pendamping Presiden perlu memiliki kesesuaian visi, memenuhi persyaratan serta mampu membantu menyelesaikan persoalan pemerintahan.

Dukungan untuk Muhaimin juga disampaikan oleh kader PKB. Namun, Ketua Fraksi PKB DPR Syaiful Huda menegaskan bahwa aspirasi tersebut bersifat pribadi dan bukan sikap resmi partai. Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani memilih tidak menanggapi spekulasi mengenai namanya dan berfokus pada proses di MPR, menurut laporan yang sama.

Presiden ajukan dua calon, MPR memilih satu

Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu menyatakan MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan.

Artinya, nama yang beredar di ruang publik belum otomatis menjadi calon resmi. Proses pemilihan di MPR berlangsung berdasarkan dua nama yang diajukan Presiden.

Sidang dijadwalkan 9 Desember 2026

MPR mengumumkan bahwa sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden dijadwalkan pada Rabu, 9 Desember 2026. Jadwal tersebut diubah dari rencana semula pada 2 Desember.

Menurut keterangan MPR pada 16 November, perubahan dilakukan atas usulan Presiden karena padatnya agenda kenegaraan dan untuk memberikan waktu mempertimbangkan dua calon. CNN Indonesia melaporkan bahwa MPR menetapkan 25 November sebagai batas penyampaian dua nama.

Dalam perkembangan 19 November, MPR menyatakan panitia ad hoc telah mulai membahas mekanisme pengisian jabatan serta persiapan pemilihan dan pelantikan. Jadwal tersebut masih dapat berubah sesuai keputusan lembaga terkait.

Diskusi Pembaca