Industri survei opini publik tanah air lagi-lagi dipenuhi dengan dinamika menarik ketika dua lembaga besar di Indonesia, yaitu Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting, memutuskan untuk keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Keputusan tersebut menyusul langkah Poltracking yang lebih dahulu mengambil tindakan serupa. Apa yang sebenarnya mendasari keputusan ini? Simak ulasan lengkapnya.
PPI Mundur karena Restrukturasi dan Evaluasi Internal
PPI mengumumkan keputusan mundurnya melalui surat resmi yang diterima pada tanggal 7 November 2024. Dalam surat tersebut, Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari restrukturasi dan evaluasi internal yang diperlukan untuk menentukan arah kebijakan lembaga di masa depan. PPI menegaskan bahwa keputusan ini bersifat sukarela dan bukan akibat dari tekanan eksternal maupun hasil survei Pilgub Jakarta.
Voxpol Center Mengikuti Jejak PPI
Sementara itu, Voxpol Center juga menyatakan keinginannya untuk mundur dari Persepi. Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago, mengonfirmasi keputusan ini melalui aplikasi perpesanan, walaupun belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai alasan di balik langkah tersebut. Kehadiran dua lembaga ini menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam terhadap penyelenggaraan survei opini di Indonesia.
Apa yang Terjadi dengan Poltracking?
Keputusan keluar Poltracking dari Persepi diambil tidak lama setelah mereka menerima sanksi dari Dewan Etik Persepi akibat perbedaan substansial dalam hasil survei mereka dibandingkan dengan lembaga survei lainnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI). Sanksi ini melarang Poltracking untuk mempublikasikan hasil survei hingga mendapatkan persetujuan dari Dewan Etik. Menghadapi situasi ini, Poltracking mengambil keputusan untuk keluar dari keanggotaan Persepi dengan alasan mempertaruhkan integritas organisasi.
Status Keanggotaan Persepi di Mata Lembaga Survei
Persepi merupakan wadah yang mengatur lembaga survei di Indonesia, dengan tujuan untuk menjaga kualitas dan kredibilitas survei publik. Namun, dengan keluarnya tiga lembaga besar ini, muncul pertanyaan serius mengenai masa depan Perkumpulan ini dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi integritas dan citra industri survei di Indonesia. Poltracking sendiri telah menjadi anggota Persepi selama sepuluh tahun, dan merasa bahwa dinamika internal organisasi telah mempengaruhi keputusan mereka untuk mundur.
Implikasi Terhadap Survei Opinion dan Dunia Politik
Keberadaan lembaga survei independen sangat penting dalam memberikan informasi akurat kepada masyarakat tentang dinamika politik, terutama menjelang pemilihan umum. Keluarnya PPI, Voxpol, dan Poltracking dari Persepi dapat memberikan dampak signifikan terhadap cara survei dilakukan dan diterima di publik.
Namun, Adi Prayitno dari PPI menestarikan bahwa keluarnya lembaga ini bukan disebabkan oleh hasil survei Pilgub Jakarta yang sedang hangat diperbincangkan. Ini menunjukkan bahwa selama ini survei yang dilakukan bukan hanya untuk kepentingan politik semata, melainkan ada faktor internal yang menggerakkan perubahan ini.
Kondisi Survei di Era Kontemporer
Di zaman yang semakin maju, survei opini publik menjadi semakin penting untuk menentukan arah kebijakan dan strategi marketing, terutama dalam konteks pemilihan umum. Namun, tren yang muncul ini menunjukkan adanya tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga survei. Survei yang tidak terverifikasi dapat memengaruhi persepsi publik dan berujung pada ketidakpercayaan terhadap hasil survei.
Kegiatan survei sendiri memerlukan metode dan analisis yang ketat, serta transparansi yang tinggi agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Keberadaan Dewan Etik di Persepi seharusnya mengawasi integritas dan kredibilitas lembaga survei, tetapi jika ada anggota lembaga yang merasa dirugikan, maka keputusan untuk mundur menjadi sebuah langkah yang terpaksa diambil.
Masa Depan Survei di Indonesia
Saat ini, peta industri survei di Indonesia sedang dalam fase transisi. Dengan mundurnya beberapa lembaga dari Persepi, terdapat peluang bagi lembaga survei baru untuk masuk ke dalam arena ini dengan mempromosikan metodologi yang lebih transparent. Selain itu, hal ini juga membuka ruang untuk munculnya konsolidasi di internal survei yang dapat mempengaruhi cara publik menilai hasil survei ke depan.
Penting untuk diingat bahwa hasil survei bukan hanya angka, melainkan juga representasi dari suara rakyat. Oleh karena itu, keandalan dan validitas metode yang digunakan dalam pengumpulan data survei harus menjadi prioritas utama bagi setiap lembaga survei agar tetap mendapatkan kepercayaan dari publik.
Dalam situasi ini, semua pihak dalam industri survei dan opini publik harus berbenah dan mempertahankan integritas kredibilitas untuk memastikan bahwa hasil dari berbagai survei yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.