UMP Jakarta 2027 Naik Jadi Rp6,13 Juta, Pengusaha Minta Insentif
Pengusaha menanggapi UMP Jakarta 2027 Rp6,13 juta dan meminta insentif. Simak ketentuan permohonan pengecualian upah minimum.

UMP Jakarta 2027 Naik Jadi Rp6,13 Juta, Pengusaha Minta Insentif · Foto: Wawasan Terkini
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan mendapat tanggapan dari kalangan pengusaha. Mereka menyatakan menghormati keputusan pemerintah, tetapi meminta perhatian terhadap kemampuan perusahaan dan mengusulkan insentif untuk menjaga kegiatan usaha serta kesempatan kerja.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan akan mengawasi pelaksanaan upah minimum. Perusahaan yang mengalami kesulitan tidak dapat serta-merta menunda penerapan UMP; terdapat mekanisme permohonan pengecualian yang harus mengikuti ketentuan hukum.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP 2027 pada Jumat, 20 November 2026. Nilainya naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan.
Pengusaha soroti kemampuan perusahaan
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan penetapan upah telah melalui mekanisme Dewan Pengupahan. Ia menyatakan dunia usaha menerima keputusan sepanjang prosesnya sesuai dengan aturan.
Menurut Sarman, kemampuan membayar perlu dilihat berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan. Ia juga berbicara mengenai kemungkinan penundaan bagi perusahaan yang tidak mampu, dengan menyebut adanya pemeriksaan sebelum permohonan diterima atau ditolak.
Keterangan Sarman tersebut merupakan pandangan dari kalangan pengusaha. Penyebutan penundaan perlu dibedakan dari istilah dan persyaratan yang tertulis dalam peraturan, serta tidak berarti setiap permohonan otomatis disetujui.
Apindo berharap ada insentif penyeimbang
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani meminta pemerintah mempertimbangkan insentif untuk membantu menjaga keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Ia juga menyoroti perubahan rentang nilai alfa dalam pedoman pengupahan.
Alfa adalah salah satu unsur yang digunakan dalam perhitungan penyesuaian upah minimum. Pembahasan UMP Jakarta melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha; masing-masing menyampaikan usulan ketika belum tercapai kesepahaman mengenai besarannya.
Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta Nurjaman sebelumnya menyatakan angka yang diputuskan lebih tinggi daripada harapan unsur pengusaha. Di sisi lain, pemerintah daerah menyampaikan bahwa keputusan tersebut mempertimbangkan kebutuhan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.
Permintaan insentif tersebut masih berupa harapan dari pihak pengusaha. Belum ada rincian insentif baru yang dapat dipastikan dari pernyataan tersebut, termasuk jenis, nilai, maupun waktu pemberlakuannya.
Apa aturan pengecualian upah minimum?
Pasal 140 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menyatakan perusahaan yang belum mampu memenuhi upah minimum dapat mengajukan permohonan pengecualian kepada gubernur.
Undang-undang tersebut mengatur bahwa permohonan didasarkan pada kesepakatan bipartit dan telah melalui audit eksternal. Hasil kesepakatan dan audit dilampirkan dalam permohonan untuk ditetapkan oleh gubernur.
Dengan demikian, pengajuan pengecualian bukan izin otomatis untuk membayar di bawah ketentuan. Mekanisme, keputusan pejabat berwenang, dan aturan pelaksanaan yang relevan perlu diperiksa sesuai keadaan masing-masing perusahaan.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Sarman juga menyebut laporan keuangan tiga tahun dan prospek usaha sebagai hal yang perlu diperiksa. Rincian itu merupakan penjelasan Sarman, sedangkan ketentuan yang disebut secara eksplisit dalam pasal di atas adalah kesepakatan bipartit dan audit eksternal.
Pemprov DKI tegaskan pengawasan
Pramono menyatakan pemerintah daerah akan mengambil tindakan terhadap perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan UMP. Ia mengakui bahwa besaran yang ditetapkan tidak selalu memenuhi harapan seluruh unsur dalam perundingan.
Pemprov DKI menyebut keputusan tersebut sebagai upaya mengambil jalan tengah dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Pengawasan penerapan di lapangan akan menjadi perhatian setelah besaran upah ditetapkan.
Penetapan UMP 2027 diumumkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. Bagi pekerja dan perusahaan, dokumen resmi serta ketentuan ketenagakerjaan tetap menjadi rujukan untuk memahami kewajiban dan kondisi khusus yang berlaku.
Bagaimana dengan pekerja yang sudah lebih dari setahun?
Undang-undang menyebut upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Untuk masa kerja satu tahun atau lebih, struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman dalam penetapan upah.
Karena itu, kenaikan UMP sebesar 7,1 persen tidak otomatis berarti setiap pekerja memperoleh persentase kenaikan yang sama. Besaran upah masing-masing pekerja perlu dilihat bersama struktur dan skala upah serta ketentuan yang berlaku di perusahaan.
Pekerja dapat memeriksa perjanjian kerja dan slip upah, lalu meminta penjelasan kepada perusahaan atau dinas ketenagakerjaan apabila ada hal yang belum jelas. Pengusaha juga perlu meninjau aturan dan berkomunikasi dengan pekerja mengenai penerapannya.
Bagi perusahaan, penyesuaian upah perlu disiapkan bersama perhitungan biaya operasional dan struktur pengupahan. Dialog antara pengusaha dan pekerja penting untuk menjelaskan perubahan serta memastikan informasi mengenai hak dan kewajiban tidak disalahpahami.
Sementara itu, pekerja perlu membedakan UMP sebagai batas minimum dengan penghasilan bersih yang diterima. Komponen upah dan potongan yang berlaku dapat dilihat pada rincian pembayaran masing-masing.
Berita ini disusun berdasarkan keterangan yang diberitakan detikFinance dan ANTARA, pengumuman Pemprov DKI Jakarta, serta UU Nomor 27 Tahun 2026.



Diskusi Pembaca